BPN Bantah Tanah Tak Bersertifikat Akan Dirampas Negara 2026

genberita.com – Isu soal tanah tradisional seperti girik, letter C, atau verponding akan “dirampas negara” pada tahun 2026 bikin geger banyak pihak. Namun, Kementerian ATR/BPN secara tegas membantah kabar ini. Mereka menegaskan tanah dengan bukti hak lama tetap milik pemiliknya dan tidak akan diambil paksa oleh negara.

1. Klarifikasi BPN: Hak Tradisional Tak Dicabut

Direktur Jenderal PHPT BPN, Asnaedi, menegaskan bahwa semua bukti hak lama—girik, letter C, verponding—masih sah untuk diakui asal didaftarkan sesuai peraturan.

1. Menurut UU 5/1960 UUPA, hak lama dapat dikonversi jadi sertifikat baru.

2. Asnaedi memastikan: “Kalau girik-nya ada, tanahnya ada, ia tetap menguasai tanah miliknya”.

3. Jadi, isu perampasan tanah 2026 itu hoax.

BPN menekankan pesan ini agar tidak ada kegelisahan di masyarakat menjelang masa pendaftaran wajib berakhir.

2. Regulasi & Batas Waktu Konversi: Kenali Aturannya

Aturan soal konversi bukti lama tertuang dalam PP 18/2021, Khususnya Pasal 96: masyarakat harus mendaftarkan tanah girik atau letter C paling lambat 5 tahun sejak diberlakukannya PP (2 Februari 2021) — berarti hingga 2 Februari 2026.

1. Pendaftaran ini bertujuan agar bukti hak lama bisa dikonversi jadi sertifikat resmi.

2. Tanpa konversi, hak atas tanah mungkin susah dibuktikan administratif.

3. Namun bukan berarti langsung diambil negara—BPN sebut prosesnya bersifat opsional, bukan otomatis.

Jadi, masyarakat masih punya waktu dan opsi untuk menyelesaikan administrasi sebelum batas akhir.

3. Hoaks Sertifikat Elektronik Jadi Alasan Klaim Negara

Isu “sertifikat elektronik” sering dikaitkan dengan hoaks perampasan aset.

• Kata Harison Mocodompis (Humas BPN):
  “Sertifikat lama tetap berlaku, tidak akan ditarik negara”.

• Sertifikat analog hanya diganti elektronik bila ada permohonan balik nama, pengubahan media, atau layanan pertanahan lainnya.

• Jadi hoaks bahwa tak mengubah ke e-sertifikat → tanah hilang adalah jelas salah.

BPN menyatakan tujuan digitalisasi adalah meningkatkan keamanan arsip dan transparansi, bukan mencabut hak milik.

4. Risiko Tanpa Sertifikat: Ambil Alih Orang Lain, Bukan Negara

DetikPro mengingatkan risiko nyata jika tak mendaftarkan tanah lama: dapat didaftarkan orang lain, tetapi bukan oleh negara.

1. Girik atau letter C bukan bukti legal kuat di BPN—rentan dipakai orang lain klaim tanah.

2. Kalau tanah tidak aktif diawasi pemilik, bisa dipakai orang lain untuk urus sertifikat.

3. Tidak adanya sertifikat juga bikin nilai tanah anjlok dan tak bisa jadi agunan bank.

Jadi, isu ambil oleh negara sebaliknya: justru tanah bisa dicaplok oleh pihak lain secara ilegal jika tak segera disertifikasi.

5. Upaya BPN: Edukasi Publik & Pendaftaran Massal

BPN mendorong masyarakat untuk segera daftarkan tanah lama sebelum 2026:

1. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berjalan merata di desa-kota.

2. Layanan digital juga dilengkapi e-sertifikat—langkah ini memberikan kemudahan pemilik tanah.

3. BPN terus kampanye lewat media sosial dan kantor pertanahan untuk tangkal hoaks.

Fokusnya bukan sanksi, tapi jaminan hukum dan perlindungan aset warga lewat kepastian sertifikat resmi.

Isu soal tanah tak bersertifikat diambil negara pada 2026 adalah hoaks. BPN berulang kali menegaskan: bukti hak lama tetap sah selama ada girik atau letter C. Konversi ke sertifikat wajib dilakukan hingga 2 Februari 2026, namun tidak ada risiko negara mengambil tanah. Justru, risiko nyata adalah tanah bisa diambil oleh pihak lain jika tidak didaftarkan.

Ayo segera urus sertifikat tanah—bukan karena takut diambil negara, tapi untuk melindungi hak dan nilai aset. BPN hadir agar setiap bidang tanah punya kepastian hukum. Lakukan sekarang, hindari repot di masa depan.