genberita.com – Demo sopir truk menentang kebijakan zero over-dimension over-loading (ODOL) sempat memanas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025). Dalam aksi itu, enam koordinator lapangan (korlap) ditangkap polisi karena diduga melawan dan memblokade jalan. Namun korban penahanan tersebut akhirnya sudah dipulangkan keesokan harinya setelah melewati pemeriksaan singkat.
Kronologi Penangkapan Saat Demo ODOL
Demo terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, ketika ratusan sopir truk memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan depan Stasiun Gambir dan Monas, menolak keberlakuan zero ODOL. Truk parkir berjajar, menyebabkan kemacetan panjang.
Polisi Polda Metro Jaya bergerak cepat membubarkan aksi karena memicu gangguan lalu lintas dan potensi kemacetan masif. Saat pembubaran itu terjadi, enam orangβdiduga korlapβdiamankan. Mereka disebut βmelawan dan menghalangi pejabat berwenangβ dalam menjalankan tugas.
Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan penangkapan dilakukan secara terukur dan hanya terhadap koordinator aksi. Setelah diproses dan diperiksa, keenamnya dipulangkan keesokan harinya, tanpa dikenakan penahanan lebih lanjut.
Alasan Polisi & Tanggapan Pengunjuk Rasa
Menurut Kapolres, penangkapan dilakukan karena aksi sudah melewati batas damai. Korlap dinilai melakukan upaya menutup jalanβlangkah ilegal yang membahayakan ketertiban umum. Polisi menyebut kesigapan mereka menghindarkan eskalasi konflik lebih jauh.
Sementara LBH dan aktivis, seperti Muhtar Said dari Sarbumusi, menyoroti adanya indikasi provokasi aparat dalam pembubaran. Mereka berpendapat, demo semula berlangsung damai dan massanya membawa aspirasi legitim, bukan destruktif.
Unjuk rasa sopir truk ini bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga di berbagai daerah seperti Blitar yang justru dilanda penangkapan dan tindakan tegas oleh polisi karena indikasi pelanggaran hukum lebih serius termasuk penggunaan senjata tajam dan miras.
Dampak pada Kebijakan Zero ODOL & Tindak Lanjut
Kebijakan zero ODOL (pelarangan muatan over dimension dan over loading) merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi kecelakaan dan kerusakan jalan nasional. Demo ini menunjukkan penolakan dari kalangan sopir truk yang merasa beban ekonominya meningkat.
Penangkapan dan pemulangan korlap Jakarta memberi sinyal: pemerintah dan kepolisian ingin menegakkan ketertiban, namun tetap menjaga ruang demokrasi. Polda Metro memastikan tidak ada proses penahanan lanjutan, dan fokus menyelesaikan aksi tanpa menghambat aspirasi .
Kemenhub sudah berjanji melakukan mediasi dan evaluasi ulang ambang batas tonase. Ini membuka ruang diskusi untuk penyesuaian regulasi agar lebih adil dan efisien.
Suara Publik & Media Sosial
Respons netizen beragam: sebagiannya mendukung tindakan polisi agar aksi tetap damai dan tertib, sementara sebagian lain menyalahkan aparat karena terlalu represif . Komentar di Reddit tentang fenomena miripβdemo di daerah menimbulkan konflik lokalβjadi perbandingan menarik terhadap sikap aparat di Jakarta .
Media nasional seperti Kompas, Detik, Suara, dan MetroTV secara objektif melaporkan kronologi penangkapan, pembubaran, dan pemulangan. Mereka menyoroti langkah penyeimbangan legal dan HAM dalam pengamanan unjuk rasa.
Momen enam orang ditangkap demo ODOL mencerminkan tantangan keseimbangan antara kebijakan zero ODOL dan hak berkumpul. Polri menjaga ketertiban namun memberi ruang demokratis, sedangkan pengunjuk rasa menyalurkan aspirasi penolakan secara tegas. Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat dialog dan menyempurnakan regulasi zero ODOL agar kebijakan berjalan efektif dan adil.